Kabinet baru yang akan bekerja pada 2014-2019 baru saja dilantik. Kabinet yang dinamakan Kabinet Kerja ini terdiri dari 34 menteri dengan latar 18 Profesional dan 16
dari partai politik. Salah satu yang tentu menarik perhatian para tenaga kesehatan adalah sosok menteri kesehatan kita, Prof Dr dr Nila Djuwita Moeloek, spM(k). Prof Nila, adalah Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia untuk Millennium Development Goals (MDGs) pada masa pemerintahan SBY yang kini melanjutkan perjuangannya menjadi lini terdepan kementerian kesehatan Indonesia.

Prof Nila adalah pengajar di almamaternya, Departemen Mata, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Nama beliau juga tercatat sebagai Staf Ahli Divisi Tumor Mata di RS Cipto Mangunkusumo. Prof nila adalah seorang putri pasangan perantau Minagkabau kelahiran Jakarta 11 April 1949. Beliau menyelesaikan pendidikan sarjananya di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, kemudian melanjutkan pendidikan spesialis mata, serta mengikuti program sub-spesialis di International Fellowship di Orbita Centre, University of Amsterdam, Belanda dan di Kobe University, Jepang. Setelah itu beliau melanjutkan pendidikan konsultan Onkologi Mata dan Program Doktor Pasca-Sarjana di FKUI Penempatan prof. Nila sebagai menteri kesehatan dirasa tepat mengingat kemampuan beliau yang sudah tidak lagi diragukan, tetapi tentu saja tantangan yang beliau hadapi dalam mewujud nyatakan Indonesia sehat 2019 tidak akan mudah, beberapa diantara yang mengundang perhatian antara lain : 

Ratifikasi FCTC
Pengendalian tembakau melalui Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) atau Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau yang tak kunjung dilakukan
membutuhkan keberanian dan keteguhan pihak kementerian kesehatan agar segera diwujud nyatakan karena industri rokok pastinya mencoba mengganjal, Prof. Nila yang
merupakan Ketua Umum Yayasan Kanker Indonesia yang juga mendapat dukungan penuh dari sang suami Farid Anfasa Moeloek yang merupakan salah satu Ketua Komnas Pengendalian Tembakau sekaligus menteri kesehatan di era presiden BJ Habibie tentu sangat memahami urgensi mengesahan ratifikasi ini sehingga diharapkan dapat mendesak presiden mengaksesi FCTC dan akan tegas mengendalikan rokok dalam negeri. Di samping itu pengawasan pelaksanaan peraturan pemerintah seperti adanya Kawasan Tanpa Rokok (KTR), larangan menjual rokok pada anak-anak, peringatan bergambar pada rokok, dan pengendalian iklan rokok.

Masyarakat Ekonomi ASEAN 

Per 1 Januari 2016 Indonesia dan negara-negara lain di ASEAN akan memasuki era MEA. Singkat kata persaingan terbuka bagi setiap masyarakat sekawasan Asia Tenggara dan tak tehindar juga bagi kita tenaga kesehetan. Strategi yang tepat akan memudahkan sedangkan kesalahan dapat membinasakan. Tekanan untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang unggul agar bisa mengikuti persaingan global sebagai SDM yang berkompetensi tentu membutuhkan perhatian khusus. Pembelaan terhadap tenaga kesehatan juga semakin diperlukan di era ini.

Angka Kematian Ibu dan Anak
Indonesia yang dalam tahun-tahun terakhirnya berusaha menekan angka kematian ibu dan anak mengalami plot twist dengan meningkatnya jumlah angka kematian ibu dan
anak dalam lima tahun terakhir. Bila sebelumnya jumlah angka kematian ibu dan anak hanya 228 per 100.000 kelahiran hidup, namun pada tahun 2013 lalu melonjak menjadi 359 per 100.000 kelahiran hidup. Masalahnya beragam yakni, tidak berjalannya penerapan program kebijakan kesehatan di tingkat daerah, minimnya fasilitas dan tenaga kesehatan, buruknya infrastruktur dan makin banyaknya perempuan yang menikah dibawah umur 19 tahun. Satu lagi pekerjaan rumah yang lain bagi kementerian kesehatan yang cukup kompleks untuk diselesaikan.

Skema Kartu Kesehatan
Dalam tahun depan, kementerian akan melakukan uji coba skema Kartu Indonesia Sehat di tujuh kabupaten dan kota dengan tujuan mendaftarkan satu juta rumah tangga
baru, sesuai dengan rencana kerja tim transisi. Skema ini awalnya disebut-sebut pada kampanye oleh Jokowi, ketika pada kenyatannya BPJS telah ada hanya saja belum
maksimal. Tantangan lain yang dihadapi Prof. Nila sebagai menteri adalah untuk memastikan cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia di luar negeri.
Hukum perawatan kesehatan bangsa memberikan jaminan bahwa semua orang Indonesia - terlepas dari mana mereka tinggal - berhak untuk mengakses layanan kesehatan, tetapi tidak ada ketentuan saat ini ada untuk memastikan hak ini terpenuhi.

Transparansi dan Akuntabilitas
Hal lain yang tak kalah berat dalam masa kepemimpinan prof Nila adalah terkait transparansi dan akuntabilitas kementerian kesehatan. Tanggung jawab yang dipikul tak tanggung mulai dari memastikan pemantauan yang jelas, akurat dan tepat waktu dari berbagai lembaga terutama BPJS yang berdasarkan hukum, berkewajiban melaporkan
kinerjanya kepada menteri kesehatan, walaupun dalam pelaksanaannya tidak berada di bawah kendali beliau. Selain itu, dalam proses audit sendiri, ada beberapa hal yang perlu dipastikan setidaknya antara lain memastikan bahwa auditor independen pengawasan skema asuransi kesehatan nasional dapat mengakses data yang mereka butuhkan untuk mendeteksi penipuan dan mengidentifikasi kesenjangan demand and supply pada operasional BPJS, Hal yang tidak akan mudah juga mengingat fakta bahwa BPJS secara efektif dan independen dijalankan oleh Fahmi Idris,

 Di atas hanya sekelumit masalah dari kesehatan yang harus diselesaikan sebelum 2019 selain masalah pengoptimalan APBN kesehatan, SDM yang masih belum merata,
double burden disease (penyakit infeksius yang belum tuntas ditambah penyakit noninfeksius yang melesat cepat), kasus gizi buruk dan obesitas, serta tak kalah pentingnya pencapaian target JKN 2019. Jalan menuju Indonesia sehat 2019 tentu adalah pekerjaan rumah yang berat dan panjang yang membutuhkan partisipasi dari pelbagai pihak.
Langkah pertama dari puluhan bahkan ratusan langkah yang akan kita jalani bersama harus dimulai secepatnya.